Lokasi Dan Transportasi
Pendopo gubernur ini terletak di ujung jalan sultan mahmudsyah no.12, desa peuniti kecamatan baiturrahman, Banda Aceh. Pengunjung dapat menuju kesini dengan kendaraan pribadi ataupun menggunakan kendaraan umum.
Biasa masyarakat sekitar menyebut angkot dengan panggilan labi-labi. Walau tidak ada labi-labi yang melintas kesini, namun kita bisa naik labi-labi untuk lebih mendekati lokasi pendopo gubernur ini.
Dengan tarif sebesar Rp 2.000*), Pengunjung bisa memilih naik labi-labi dengan jurusan terminal keudah – lambaro, jurusan terminal keudah – seulimum, jurusan terminal keudah – indrapuri atau jurusan terminal keudah – montasik.
Rute jalan yang dilewati labi-labi ini mulai dari terminal keudah menuju jalan cut mutia, jalan tepi kali, kemudian ke jalan inpres, lalu ke jalan diponegoro. Selanjutnya melalui jalan sultan mahmudsyah dan jalan Teuku Chik Di tiro. Di persimpangan antara jalan sultan mahmudsyah dan jalan Teuku Chik di tiro ini pengunjung dapat turun setelah jembatan dan berjalan menuju pendopo yang sudah tidak jauh lagi lokasinya.
Alternatif angkutan lainnya, pengunjung dapat menggunakan becak motor, dengan tarif sekitar Rp 7.000*), maka pengunjung akan diantar ke lokasi pendopo gubernur dengan waktu yang lebih cepat.
Sejarah Singkat
Pada awal abad ke XVIII sampai abad XIX kerajaan Aceh mengalami kemunduran, kehebatan kota Banda Aceh pun semakin terpuruk dan tenggelam, ditambah saat perang dengan militer Belanda pada akhir abad XIX sampai awal abad XX. Saat itu Belanda sudah menguasai kota Banda Aceh dan mulai merubah bentuk tata kota Banda Aceh.
Pemerintah Belanda mengganti nama kota Banda Aceh Darussalam menjadi Kutaraja. Nama Kutaraja merupakan nama sebuah tempat benteng pertahanan sultan dan raja keraton yang terdapat dalam bagian kota Banda Aceh Darussalam, yang sudah berdiri lama sebelum kedatangan Belanda.
Di bawah pemerintahan Belanda, kota Banda Aceh yang dulunya merupakan ibu kota kerajaan dan juga merupakan kota pusat perdagangan, kini di ubah fungsinya menjadi kota garnizun yaitu sebagai pusat kegiatan militer Belanda.
Pada beberapa tempat di dalam kota dibangun barak militer dan pemukiman Belanda. Kota Banda Aceh pun yang saat itu sudah bernama Kutaraja dijadikan pula sebagai tempat berdiamnya Gubernur Belanda, baik Gubernur militer dan juga Gubernur sipil, yang membawahi daerah daerah jajahannya di Aceh.
Pada tahun 1936, pemerintah belanda merubah status pemerintahan Aceh yang awalnya gubernemen menjadi karesidenan. Karesidenan ini di pimpin oleh seorang residen yang juga saat itu berkedudukan di Kutaraja. Status pemerintahan karesidenan ini bertahan sampai dengan tahun 1942, karena saat itu Belanda harus hengkang dari bumi Aceh.
Agar semua kegiatan administrasi pemerintah belanda di Aceh dan daerah jajahan lainnya berjalan dengan lancar, maka atas dasar inisiatif dari Letnan Jenderal Karel van der Heijden untuk membangun sebuah gedung di dalam komplek yang mana merupakan bekas keraton Aceh dulu.
Pembangunan gedung di kota Banda Aceh ini merupakan pembangunan yang paling megah pada saat itu, dengan bentuk arsitektur bangunan merupakan gabungan antara arsitektur Eropa dan Aceh. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 1880 dan digunakan pertama kali oleh Letnan Jenderal Karel van der Heijden itu sendiri. Letnan Jenderal Karel van der Heijden pada saat itu menjabat sebagai komandan militer dan sipil Belanda di Aceh.
Pada tahun 1987, gedung itu diganti nama dengan sebutan Meuligo Aceh, yang artinya Mahligai Aceh dan sampai sekarang, bangunan ini masih berdiri kokoh di dalam kota Banda Aceh. Bangunan inilah yang sekarang bernama pendopo gubernur Aceh. Saat terjadinya tsunami tahun 2004 lalu, bangunan ini tidak mengalami kerusakan sama sekali, karena jaraknya yang cukup jauh dari bibir pantai.